h1

Selamat Berjihad Jaksa Agung Baru!

November 25, 2010

Dwi Yanto

Akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan pengganti Hendarman Supandji. Presiden SBY langsung mengumumkan nama Jaksa Agung pengganti Hendarman Supandji dari internal Kejaksaan Agung. SBY memilih mantan Wakil Jaksa Agung Basrief Arief sebagai Jaksa Agung definitif. Rencananya Basrief Arief akan dilantik sebagai Jaksa Agung hari ini (26 November 2010).
Sepak terjangnya dalam pemberantasan korupsi memang tidak perlu diragukan lagi. Pria kelahiran Tanjung Enim, 23 Januari 1947 itu pernah menjadi Ketua Tim Pemburu Korupsi yang dibentuk oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan. Di era kepemimpinan Basrief, Tim Pemburu Koruptor ini berhasil menangkap bekas Direktur Bank Sertivia David Nusa Wijaya yang merupakan terpidana kasus korupsi dana BLBI senilai Rp 1,3 triliun. Terakhir, kiprah Basrief Arief sebagai Panitia Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) pada 2010. Baca entri selengkapnya »

h1

Memahami Putusan MK

November 24, 2010

Pagi-pagi sekali, dua orang rekan mengirim pesan singkat (SMS). Dua-duanya mengenai tulisan Mohammad Fajrul Falaakh berjudul ”Memaknai Putusan MK” (Kompas, 24/9) yang mengomentari putusan atas pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang diajukan Yusril Ihza Mahendra.

Yang pertama, SMS dari Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra. Ia mengundang saya untuk ikut memolemikkan tulisan Mohammad Fajrul Falaakh atau yang biasa saya panggil dengan Pak Fajrul. Saldi tidak saja berkeberatan terhadap isi tulisan Pak Fajrul, tetapi juga pada posisi beliau yang notabene adalah ahli pemerintah ketika kasus ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi (MK). Baca entri selengkapnya »

h1

Sepuluh Tahun UU Pengadilan HAM

November 24, 2010

Sejak dilahirkan oleh rahim Reformasi pada 23 November 2000, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu jadi perkakas utama penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Namun, harapan tersebut sulit terwujud.

Di kawasan Asia, Indonesia tergolong maju dalam beradaptasi dengan instrumen hukum HAM internasional. Sejauh ini, tak kurang dari tujuh konvensi dan kovenan HAM internasional telah diratifikasi. Dua di antaranya Kovenan Hak Sipil Politik serta Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya, Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa dan Pengadilan Kejahatan Internasional konon akan diratifikasi untuk memperkuat instrumen hukum HAM di tingkat nasional. Baca entri selengkapnya »

h1

Sampai di Mana Reformasi Birokrasi?

November 24, 2010

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan anggaran reformasi birokrasi tahun 2010 sebesar Rp 14 triliun belum terserap sama sekali. Anggaran itu berpotensi ”menganggur” dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran hingga akhir tahun.

Menkeu Agus mengungkapkan hal itu di Gedung DPR, Kamis (Detik Finance, 14/10/2010). Hal ini mengindikasikan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di tubuh eksekutif.

Banyak yang berharap aparat keamanan dan penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan HAM, akan menuntaskan reformasi birokrasi tahun 2010 mengikuti jejak Kementerian Keuangan dan BPK. Investor beberapa tahun ini menempatkan lemahnya pelayanan birokrasi, khususnya penegak hukum dan keamanan, sebagai salah satu faktor penghambat utama minat investasi di Indonesia. Baca entri selengkapnya »

h1

MK Masih Bersih?

November 24, 2010

“Sampai pukul 12.46 tanggal 19 Oktober, kami bersih 100 persen! Siapa yang punya bukti (sebaliknya) silakan, akan kami bayarlah.” Begitu kutipan pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam jumpa pers di kantor MK, 19 Oktober (www.kompas.com, 19/10/2010). Mahfud dan kolega hakim MK rupanya merasa perlu menggelar jumpa pers karena rumor mafia perkara meresahkan mereka.

Ada asap tentu ada api. Selentingan tentang MK yang mulai masuk angin kerap saya dengar. Ketika berkunjung ke Papua beberapa waktu lalu, saya mendengar keluhan dari peserta pertemuan bahwa pilkada tidak perlu lagi. Biayanya terlalu besar, baik bagi penyelenggara maupun kandidat. ”Setelah habis banyak dalam pilkada, nanti habis juga untuk bersengketa di MK. Ada yang habis Rp 10 miliar-Rp 12 miliar untuk MK,” katanya. Baca entri selengkapnya »

h1

Kepartaian Rusia

November 12, 2010

Kepartaian Rusia

Sistem Kepartaian di Rusia

Pemerintahan dipegang oleh presiden yang berpusat di Kremlin serta perdana menteri yang bertanggung jawab terhadap parlemen namun dengan peranan yang terbatas dibandingkan dengan Presiden. Parlemen memiliki dua kamar, yakni Majelis Federal (Федеральное Собрание; Federalnoye Sobraniye) yang merupakan majelis tinggi dan majelis rendah yang dikenal dengan Duma. Baca entri selengkapnya »

h1

Sebentar Lagi…

Oktober 28, 2010

saya merasa bumi semakin norak dengan segala aksesorisnya
betapa banyak yang melupakan hakikat kemanusiaan.. Baca entri selengkapnya »